(Foto.Net)
Oleh: Eva Fitariani S.Pd
“Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan sebagai jalan keluar kemiskinan membutuhkan kebijakan Nyata Bukan Hanya Retorika.”
INDOSWARANEWS — Presiden Prabowo Subianto menegaskan tentang komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024 lalu.
“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas, dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” tegas Presiden Prabowo.
(https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-pendidikan-dan-kesehatan-jadi-prioritas-utama-apbn-2025)
Pernyataan bahwa pendidikan dan kesehatan berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan adalah pernyataan yang tepat.
Harapan muncul ketika dinyatakan akan adanya peningkatan anggaran untuk dua bidang tersebut. Sayangnya, pernyataan tersebut belum didukung dengan kebijakan yang sejalan. Bahkan adanya kebijakan yang membuat hidup rakyat makin sulit termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
Apalagi dalam sistem kapitalisme, kapitalisasi pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Belum lagi berbagai pungutan pajak jelas memberatkan rakyat, dan turunnya anggaran MBG. Semua adalah konsekuensi penerapan sistem kapitalisme, sistem ini mendukung terwujudnya penguasa populis penuh pencitraan
Islam menetapkan bahwa layanan pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat dan menjadi hak seluruh rakyat yang wajib dipenuhi oleh penguasa.
Penguasa dalam Islam memiliki kewajiban mengurus rakyat dengan baik dan tidak menimbulkan kesusahan pada rakyat
Islam memiliki mekanisme untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok tersebut, termasuk sumber dana yang banyak sesuai dengan sistem ekonomi Islam.
Dan penerapan politik pendidikan dan kesehatan Islam harus segera diterapkan demi terwujudnya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pendidikan dan Kesehatan berkualitas tidak hanya bicara kualitas bangunan fisiknya saja, tetapi juga kontribusinya pada peradaban umat manusia. (*)
Wallahualam bissawab.
(Mahasiswi pasca sarjana Pendidikan Masyarakat, IKIP Siliwangi Cimahi)
